Demokrat mengomentari pernyataan Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika bahwa Anas Urbaningrum siap buka-bukaan soal korupsi Wisma Hambalang.
Menurut Herzaky, saat ini hubungan antara Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono alias AHY dengan mantan Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum tersebut dalam kondisi baik-baik, tidak ada masalah. Justru kata Herzaky, banyak upaya dari luar yang mencoba untuk membenturkan keduanya.
Herzaky tidak ingin berpolemik dengan kebebasan Anas. Demokrat, kata dia, ingin fokus pada rakyat yang sedang menghadapi banyak kesulitan usai pandemi.
"Kami di Demokrat fokus membantu rakyat yang sedang kesusahan," katanya.
Ia menekankan bahwa saat ini tidak ada penurunan yang signifikan terhadap kemiskinan selama delapan tahun kepemimpinan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. "Kalah jauh dibandingkan era SBY," katanya.
Herzaky juga turut menyoroti kasus pengangguran yang tak menunjukan tren penurunan. "Malah akhir-akhir ini PHK semakin merebak dimana-mana," katanya.
Ia pun menyarankan pihak-pihak lain untuk berhenti mengurusi internal partai lain dan fokus terhadap program kerja partai masing-masing. Apalagi tahun depan merupakan tahun pemilu. "Biarkan rakyat yang menentukan di Pemilu 2024 nanti," katanya
Kejanggalan kasus Anas versi PKN
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Gede Pasek Suardika mengatakan usai Anas Urbaningrum bebas, ia akan kembali ke dunia politik. Menurut Pasek, Anas Urbaningrum siap buka-bukaan soal korupsi Wisma Hambalang.
"Oh ya nanti beliau akan bergabung dan itu akan dibuka, juga tidak hanya sekadar sprindik bocor yang jadi problem sejarah hitam KPK waktu itu," ujar Pasek di Jakarta, Selasa, 28 Februari 2023.
Pasek menyinggung gencarnya usaha menjadikan Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Misalnya saja, kata dia, soal penerimaan gratifikasi mobil Harrier dalam kasus Hambalang.
"Contoh begini, putusan PK itu menyebutkan Mas Anas itu tidak terbukti di mobil Harrier, sementara dijadikan tersangka mobil Harrier. Tersangka dikembangkan terus kemudian Hambalang," ujar mantan anggota DPD-RI tersebut.
Pasek juga menilai saat itu pemeriksaan saksi oleh KPK dalam kasus Hambalang tidak berimbang. Sebab, menurut dia, sejumlah pihak yang memiliki keterkaitan justru tidak diperiksa.
"Saya kira waktu pemeriksaan itu agak lucu juga mempermasalahkan kongres, tetapi Ketua SC tidak diperiksa, Ketua Dewan Pembina tidak diperiksa untuk menjelaskan bagaimana peristiwa itu terjadi," kata Pasek.